Pemkab Wonogiri Serahkan LKPD 2025 ke BPK RI

Langkah pasti menuju tata kelola keuangan yang transparan kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Di tengah tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, Pemkab Wonogiri secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyerahan laporan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, bersama kepala daerah lainnya se-Jawa Tengah di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah pada 30 Maret 2026. Momen ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara terbuka dan bertanggung jawab.

LKPD unaudited sendiri merupakan laporan awal yang disusun pemerintah daerah sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap pemerintah daerah wajib menyerahkan laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan anggaran dapat diaudit secara profesional dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Luthfi H. Rahmatullah, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk Wonogiri, yang telah menyampaikan laporan tepat waktu. Ia menegaskan bahwa ketepatan waktu ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan yang akuntabel.

“Laporan keuangan yang baik bukan sekadar soal opini, tetapi mencerminkan bagaimana pemerintah melayani masyarakat dan mengelola amanah rakyat,” ungkapnya.

Bagi Pemkab Wonogiri, penyampaian LKPD ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Proses penyusunan laporan tentu melibatkan kerja keras berbagai perangkat daerah, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan sesuai standar akuntansi berbasis akrual.

Lebih dari itu, langkah ini juga menunjukkan kesiapan Pemkab Wonogiri dalam menghadapi proses audit yang akan dilakukan oleh BPK. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Di balik angka-angka dan laporan, terdapat pesan penting yang ingin disampaikan: kepercayaan publik adalah hal utama. Dengan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.

Kini, proses selanjutnya berada di tangan BPK. Namun bagi Wonogiri, penyerahan LKPD tepat waktu ini telah menjadi langkah awal yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.