Dana Desa Wonogiri Turun, Sendangsari Hanya Terima Rp263 Juta

Tahun anggaran baru selalu membawa harapan baru bagi masyarakat desa—termasuk di Wonogiri. Dana Desa yang digulirkan pemerintah pusat menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan layanan sosial. Namun tidak semua desa mendapatkan aliran dana yang besar. Salah satunya adalah Desa Sendangsari, yang harus menghadapi realitas penurunan signifikan dalam alokasi Dana Desa tahun ini.

Desa Sendangsari, yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri, hanya menerima Rp263 juta untuk program Dana Desa pada tahun anggaran ini. Jumlah ini dianggap jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi Dana Desa tahun sebelumnya di desa-desa lain yang sering menerima jumlah lebih besar. Penurunan ini tentu menimbulkan kekhawatiran terutama bagi warga yang tengah menunggu proyek pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut data yang dirilis oleh RadarSolo.JawaPos.com, penurunan ini diakibatkan oleh perubahan dalam formula penghitungan Dana Desa berdasarkan indikator tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan capaian pembangunan desa. Alokasi Dana Desa tidak lagi sekadar proporsional, namun kini disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesejahteraan berdasarkan kriteria yang baru.

Bagi Kepala Desa Sendangsari, kondisi ini menjadi tantangan. Sebagian program yang direncanakan harus disusun ulang atau bahkan ditunda. “Kita menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan estimasi awal, tapi kini kami harus bijak menyesuaikan prioritas dengan kondisi anggaran yang ada,” ujar seorang perangkat desa dalam perbincangan santai di balai desa. Prioritas utama kini adalah perbaikan sarana air bersih, jalur usaha tani, serta bantuan sosial bagi keluarga pra-sejahtera.

Warga pun merasakan dampaknya. Seorang petani padi di Dusun Kreteg, yang biasa mengandalkan dana desa untuk biaya operasional kelembagaan tani, kini harus mencari alternatif lain. “Dana Desa membantu kami ketika musim tanam atau panen tiba. Tahun ini kami benar-benar harus mengatur ulang pengeluaran,” ucapnya sambil mengelap keringat di bawah terik matahari.

Meski alokasi Dana Desa di Sendangsari turun drastis, semangat warga tetap tinggi. Tokoh masyarakat setempat menegaskan perlunya gotong royong dan inovasi. “Kita tetap bergerak, meski dengan sumber daya terbatas. Kita harus kreatif mencari solusi—baik itu melalui kolaborasi antar-desa, pemanfaatan potensi lokal, atau pengajuan program kerja sama dengan pihak lain seperti BUMDes atau CSR perusahaan,” ujarnya.

Perubahan alokasi Dana Desa ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menjadi refleksi perubahan kebijakan nasional yang terus beradaptasi dengan kebutuhan pemerataan dan efisiensi belanja publik. Dana Desa diharapkan tidak hanya sekadar besar, tetapi tepat sasaran—menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

Desa Sendangsari kini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal di level nasional berdampak langsung pada dinamika desa. Tantangan besar ini justru membuka peluang bagi warga desa untuk berpikir kreatif, bersinergi, dan menata ulang prioritas demi kesejahteraan bersama.